Fbe Mengajukan Audensi Pada Ketua Dprd Banyumas Kaitannya Menolak Kenaikan Gaji Dan Tunjanganen
Forum Banyumas Eling (FBE) mengajukan Audensi ke DPRD kabupaten Banyumas. audensi FBE yang akan menghadirkan para ketua ormas sebanyumas yang tergabung dalam forum eling Banyumas (FBE) kata Adi sekretaris .
Bung Iteng selaku Ketua FBE secara langsung mengantar surat kekantor dewan perwakilan rakyat Daerah kabupaten Banyumas yang diterima oleh kesekretariatan DPRD .surat saya antar didampingi sekretaris FBE agar lebih mantep dan diperhatikan . FBE bisane ngelina Ben aman dan kondusif Katanya .
Permohonan audensi akan dilaksanakan hari Senin 22/09/2025 jam 13.00 wib tempat di gedung baru DPRD kabupaten Banyumas jl Soekarno Hatta purwokerto .
Dalam gendu gendu rasa dengan awak media ikatan wartawan online Indonesia, bung Edy menanyakan pada ketua PANI ( Pasukan adat Nusantara Indonesia )bagaimana tanggapan ketua tentang maraknya kenaikan gaji dan tunjangan DPR/DPRD memang menjadi topik yang sensitif belakangan ini. Banyak masyarakat yang menentang kenaikan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit. Berdasarkan informasi yang ada, gaji dan tunjangan anggota DPR/DPRD sudah cukup tinggi, bahkan mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan. Takonku dijawab pak ketua.
Ketua Pani H Sabar Santoso Wisanggeni memberikan pendapat, Untuk membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR/DPRD, usulan rakyat dapat disampaikan melalui beberapa cara, seperti:
Demonstrasi dan Aksi Protes Masyarakat dapat melakukan demonstrasi dan aksi protes untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kenaikan gaji dan tunjangan DPR/DPRD.
Menghubungi Wakil Rakyat Masyarakat dapat menghubungi wakil rakyat mereka untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka.
Media Sosial Masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu kenaikan gaji dan tunjangan DPR/DPRD.
Namun, efektivitas upaya rakyat dalam membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR/DPRD tergantung pada beberapa faktor, seperti:
Kekuatan Politik: Kekuatan politik dan kepentingan yang ada di balik kenaikan gaji dan tunjangan DPR/DPRD dapat mempengaruhi efektivitas upaya rakyat.
Kesadaran Publik: Kesadaran publik tentang isu kenaikan gaji dan tunjangan DPR/DPRD dapat mempengaruhi efektivitas upaya rakyat.
Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan yang ada dapat mempengaruhi efektivitas upaya rakyat dalam membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR/DPRD.
Pendapatku dari pada selalu di ribut kan oleh rakyat ya lebih baik eksekutif dan legislatif bisa bijaksana untuk menyikapi persoalan .kan DPR sebagai wakil rakyat tentunya agar bisa sebagai wakil yang mendengarkan suara rakyatnya. Ungkapnya. ( Tim IWO I / ROH SN )
