Tiga Pilar Harus Bertanggung Jawab, Gagal Antisipasi Pembakaran Dan Penjarahan Gedung Dprd Jepara

Tiga Pilar Harus Bertanggung Jawab, Gagal Antisipasi Pembakaran Dan Pe
07-Sep-2025 | sorotnuswantoro Jepara

Tiga Pilar Harus Bertanggung Jawab, Gagal Antisipasi Pembakaran dan Penjarahan Gedung DPRD Jepara

Sebagian besar rakyat akhir -akhir ini banyak menanggapi aksi demonstrasi yang berujung pada pembakaran dan penjarahan Gedung DPRD di Kabupaten Jepara.

Menurutnya, peristiwa tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai tindakan destruktif, tapi juga sebagai refleksi dari kegagalan Tiga Pilar (Pemda, Kodim dan Polres) dalam menghadirkan rasa keadilan kepada rakyat Jepara.

“Ini bukan sekadar masalah hukum. Kalau rasa sampai mengekspresikan kemarahannya dengan cara membakar gedung, itu tanda ada yang salah dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Jepara."

Peristiwa ini adalah cermin betapa dalamnya kekecewaan publik terhadap lembaga negara yang semestinya menjadi pelindung dan penyalur aspirasi rakyat.

Menurut Nara sumber yang tidak mau di sebut namanya, inisial "N" berkata memang pemerintah kadang lamban dalam penangan masalah di masyarakat.dan terkadang juga terjadi diskriminasi dan pengelompokan(antara orang-orangnya dan bukan orang-orangnya)

Pemerintah selama ini masih terlalu lambat dalam menanggapi jeritan masyarakat.

“Kita sepakat bahwa lembaga pemerintahan harus diperbaiki dan dijalankan dengan etika. Kalau suara rakyat terus diabaikan, ujungnya adalah amarah yang meledak di jalanan."

Sudah banyak ketimpangan pembangunan dan minimnya perhatian terhadap pembangunan desa sebagai Soko guru kemandirian bangsa.

Ketidak adilan dalam distribusi dana perimbangan menjadi salah satu penyebab kerusakan masyarakat, terutama di daerah yang masih tertinggal (Pemerataan).

Pemerintah Kabupaten Jepara Jangan hanya bicara pembangunan besar di kota.

Jeritan masyarakat didesa, terutama soal infrastruktur, itu nyata adanya.

Kalau dana perimbangan betul-betul diperhatikan, desa bisa membangun lebih merata dan pelayanan kepada rakyat bisa maksimal.

Momentum ini harus dijadikan evaluasi serius oleh pemerintah Kabupaten Jepara agar tidak mengulang kesalahan yang sama.

Jangan biarkan rakyat kecil terus jadi korban dari kata kelola pemerintahan yang buruk.

Keadilan itu harus hadir untuk semua, bukan hanya untuk mereka yang punya kekuasaan dan Uang.

Media sorotnuswantoro

Tags